Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Barat

Pengendalian Pencemaran Air

BPLHD pada tahun 2008 menangani 480 laporan dari 65 kegiatan industri di Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  bahwa Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air  dan melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran air  pada sumber air yang lintas kab/kota diperlukan adanya koordinasi dengan kab/kota serta kerjasama dengan berbagai sektor terkait lainnya.

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Air dengan kab/Kota serta stake holder terkait dilakukan untuk merumuskan suatu langkah/strategi dalam upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta untuk mensosialisasikan kegiatan/program pengendalian pencemaran air yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Kab/kota, serta rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk ke dalam  sungai yang berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu dari limbah industri, domestik, rumah sakit, peternakan, pertanian dan sebagainya.  Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, diperlukan  Pemantauan  dan Evaluasi kualitas air sungai lintas  di Jawa Barat dilaksanakan di 7 DAS yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum, Cileungsi/Kali Bekasi, Cilamaya, Cimanuk yang bertujuan untuk mengetahui status mutu kualitas air sungai  tersebut. Untuk tahun anggaran 2009 dilakukan penambahan 5 (lima) titik pantau  yaitu 2 (dua) titik pantau pada aliran sungai Cilamaya, 2 (dua) titik pantau pada aliran sungai Cimanuk dan 1 (satu) titik pantau pada aliran sungai Cileungsi/Kali Bekasi. Penambahan jumlah titik pantau ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi air sungai tersebut.

Sesuai dengan amanat PP 82 tahun 2001 bahwa Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pada tahun 2006 BPLHD provinsi Jawa Barat telah menyusun naskah akademik Baku Mutu Air sungai Citarum dan pada tahun anggaran 2009 BPLHD Provinsi Jawa Barat melakukan kajian Naskah Akademik Kelas Air dan Baku Mutu Air Sungai Cilamaya, Cileungsi/Kali Bekasi dan Cimanuk. Berdasarkan hasil kajian tersebut pada tahun selanjutnya akan dibuat  Perda Penetapan Kelas Air Sungai Cilamaya, Cileungsi/Kali Bekasi dan Cimanuk dan Perda  Baku Mutu Air Sungai Citarum. Disamping itu juga diperlukan suatu Peraturan Gubernur mengenai koordinasi dan sinergitas/kesepakatan antara BPLHD provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota mengenai lokasi titik pantau pada DAS prioritas di Jawa Barat, sehingga pada tahun 2009 BPLHD Provinsi Jawa Barat memulai dengan menyusun rancangan peraturan Gubernur mengenai sinergitas pemantauan kualitas air sungai Citarum dan Cilamaya serta  rancangan peraturan gubernur tentang baku mutu air limbah industri tekstil.          

No	Kab/ Kota	Jlm Industri yang Melaporkan (Industri)			Jlm Laporan Memenuhi BM (Laporan)			Jlm Laporan Tidak Memenuhi BM (Laporan)
		Jan - Juni	Juli- Des	Total	Jan - Juni	Juli- Des	Total	Jan - Juni	Juli- Des	Total
1	Kab Karawang	3	4	5	17	11	28	1	1	2
2	Kab Bekasi	10	11	14	49	64	113	9	19	28
3	Kab Bandung	7	6	8	26	22	48	4	3	7
4	Kab. Purwakarta	3	3	4	8	10	18	1	3	4
5	Kab Sumedang	4	5	5	16	23	39	5	2	7
6	Kab Subang	3	4	5	17	17	34	0	1	1
7	Kab Bogor	0	1	1	0	2	2	0	0	0
8	Kab Indramayu	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Kota Bandung	8	10	10	40	40	80	2	2	4
10	Kota Cimahi	3	4	4	5	11	16	4	4	8
11	Kota Bekasi	1	2	2	2	2	4	0	2	2
12	Kota Majalengka	2	1	2	1	1	2	1	0	1
13	Kab Bandung Barat	2	2	2	12	9	21	0	0	0
14	Kota Depok	1	2	2	1	3	4	3	3	6
Total				65			409			71

Hasil resume pemantauan self monitoring menunjukkan bahwa dari 480 laporan yang masuk, terdapat 71 laporan yang menggambarkan kondisi pengolahan yang tidak memenuhi baku mutu limbah cair. Hal ini merupakan kondisi yang memungkin adanya penanganan lebih lanjut melalui pembinaan.

                            

                       

Tingkat penaatan terhadap peraturan tentang pelaporan hasil pemantauan, berikut ini daftar nama kegiatan industri yang mengirimkan laporan  :

No	Kab/ Kota	Nama Industri
1	Kab Karawang	PT. Bukit Murya Jaya
2		PT. Pindo Deli I
3		PT. Pindo Deli II
4		PT. Indocitra Widhitama Industries
5		PT. Sampoerna Tbk
6	Kab Bekasi	PT. Kertas Bekasi Teguh
7		PT. EJIP
8		PT. Kao Indonesia Chemicals
9		PT. Pabrik Kertas Noreee Indonesia
10		PT. Swasthi Parama Mulya
11		PT. YKK Zipco Ind. I
12		PT. YKK Zipper Indonesia
13		PT. NGK Ceramics Indonesia
14		PT. Sanyo Electronics Indonesia
15		PT. Plasticolors Eka Perkasa
16		PT. Toshiba Consumer Products Indonesia
17		PT. Arbe Chemindo
18		PT.  Megalopolis Manunggal
19		PT. Sumi Asih
20	Kab Bandung	PT. Adetex AF I & II
21		PT. Cita Bahana Inti Persada
22		PT. Himalaya Tunas Texindo
23		PT. KTSM
24		PT. KAHATEX
25		PT. Unggul Bukit Kencana
26		PT. Polyfin Canggih
27		PT.Indorama Synthetics
28	Kab Purwakarta	PT. Indo Bharat Rayon
29		PT.Indorama Synthetics (Div Polimer)
30		PT. Sanfu
31		PT. Texfibre Indonesia
32	Kab Sumedang	PT. Adira Semesta Industri
33		PT. Kahatex II
34		PT. Kewalram Indonesia
35		PT. Sunsilon Utama
36		PT. Wiska
37	Kab Subang	PT. Ado Internasional
38		PT. Anugrah Setia Lestari
39		PT. PG. Rajawali Unit II
40		PT. Sinkona Indonesia Lestari
41		PT. Tirta Investama
42	Kab Bogor	PT. Simultan Intina Indonesia
43	Kab Indramayu	PT. Pertamina
44	Kota Bandung	PT. Bintang Agung
45		PT. Bio Farma Persero
46		PT. BSSM
47		PT. Daliatex Kusuma
48		PT. Grandtex
49		PT. Goodrich Pindad A. S
50		PT. Kimia Farma
51		PT. Omedata Electronics
52		PT. Tanabe Indonesia
53		PT. Pindad
54	Kota Cimahi	PT. Bratatex
55		PT. Kahatex I
56		PT. Sinar Makin Mulya
57		PT. Longsun Indonesia
58	Kota Bekasi	PT. Hyundai Indonesia Motor
59		PT. Arnott’s Indonesia
60	Kota Majalengka	PT. PG. Rajawali II Unit PG. Jatitujuh
61		Rumah Sakit Umum
62	Kab Bandung Barat	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading
63		PT. Ateja Multi Industri
64	Kota Depok	PT. YKK Zipper Indonesia
65		PT. Cognis Indonesia

Grafik berikut ini menampilkan distribusi penaatan pelaporan kegiatan pemantuan kualitas air dari kegiatan industri, berdasarkan lokasi kabupaten dan kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
    
Sumber dari : http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/bidang-pengendalian/subid-pemantauan-pencemaran/246-pengendalian-pencemaran-airbplhdjabar.go.id

Posted in: